ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN JENIS TOTO GELAP ONLINE

Texas Arnando

doi:10.35719/ijl.v3i1.120

Authors

Texas Arnando Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.120

Keywords:

Accountability, Criminal act, Gambling, Online Togel

Abstract

Gambling is a deliberate bet that is risking precious thing by realizing certain risks and expectations. such as the online lottery gambling case which had been decided by the Class IA of District Court of Tanjungkarang Number 978/Pid.B/2020/PN.Tjk. The result of the study reveals that criminal liability against black toto gambler online in Lampung namely by imprisonment for 1 (one) year while the judge's consideration in deciding the perpetrators was based on Decision Number 978/Pid.B/2020/PN.Tjk. including the demands of the public prosecutor, observe the indictment of the public prosecutor, listening to statements from witnesses, expert statements, statements of the defendant and evidence, legal facts revealed at trial, then consider the criminal elements of the defendant's actions seen from the Public Prosecutor's Indictment, If the criminal elements have been met, the Panel of Judges will give consideration to aggravating and mitigating factors for the accused.

References

Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1998.

P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1977.

Pipin Syarifin. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggugjawaban Pidana. Jakarta: Angkasa, 1991.

Wirjono Projodikoro. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Eresco, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Imam Supomo. Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1982.

John M. Echols dan Hassan ShadilyKamus Bahasa Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.

W.J.S. Purwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bandung: Alumni, 1998.