Additional Term Position of Constitutional Judges in The Perspective of  Fiqh Priority of Yusuf Qardhawi

Fajrul Falah

doi:10.35719/ijlil.v4i2.246

Authors

Fajrul Falah Ma'had Aly Nurul Islam, Jember Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.35719/ijlil.v4i2.246

Keywords:

Constitutional Court, Term of Office, Fiqh Siyasah

Abstract

Emergence of the third amendment to the law on the constitutional court which was passed suddenly has sparked controversy among experts. This is due to three irregularities in the law. Among them are the discussion of the law is considered very fast, changes regarding the addition of the term of office of constitutional judges and the very fullness of the law with indications of political interests in order to facilitate the interests of the proposing institution. In examining this problem, this research uses the theoretical perspective of the working of law from Chambliss and Seidman and fiqh siyasah from Yusuf Qardhawi. This research is a normative legal research and with a statute approach and conceptual approach. The findings in this study indicate that an increase in the tenure of constitutional judges who continue to use retirement is in line with Yusuf Qardhawi's priority fiqh theory for several reasons, including a form of harmonization in regulating the tenure of the highest holder of judicial power and being able to maintain independence and credibility of every constitutional judge's decision.

References

Al-Mawardi, Ali bin Muhammad, Al-ahkam al Sulthaniyyah wa al wilayat al-Diniyyah, Beirut: Daar al-Kutb al-Alamiyyah, 2006.

Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, Al Islam wa Taqninil Ahkam, Riyadh: Jamiah Riyadh, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Ashhiddiqie, Jimly, Perkmbangan dan Konssolidasi Lembaga Negara Passca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafik.a, 2012, cet. 2.

Asy’Ari, Syukri, Model dan Implemetasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Studi Putusan Tahun 2003-2012, Jakarta: Puslitka Mahkamah Konstitusi RI, 2012.

Azhari, Aidul Fitriciada, Mereformasi Birokrasi Indonesia. Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Camblis, William J dan Robert B. Seidman, Law, Order, and Power, Wesley: Mess Addison, 1971.

Djazuli, Ahmad, fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2007.

Echols, J.M, dan Syadili, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993.

Fadjar, A. Mukhtie, Hukum Kosntitusi dan Mahkamah Konstitusi,, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan MK RI, 2006.

Gautama, Sudargo Harmonisasi Hukum DiEra Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Goesniadhie, Kusnu, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan Lex Specialis Suatu Masalah. Surabaya: JP Books, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab, al-Siyasah al-Syar’iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah, Kairo: Mathba’ah al-Salafiyah, 1350 H

Kuncoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1989.

Mahkamah Agung RI. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

Manzhur, Ibn, Lisan al-Arab, juz 11, Mesir: Daar al-Shadr, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005.

MD, Moh. Mahfud, Konstitusi dan Hukum dalam Konroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers 2009.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Mulyono, Eddy, et.al. Prosiding Kumpulan Artikel dan Gagasan Ilmiah Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2016.

Murphy, Walter F. Courts, Judges & Politics, An Introduction to the Judicial Process, Boston: Mc Graw Hill, 2005.

Najihah, Ulin, Penerapan Sistem Pembuktian Di Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008.

Nonet, Philip dan Selznick, LawSociety In Transition: TowardResponsive Law, Harper: Torchbooks, 1978.

Pound, Roscoe, An Intoduction to the Philosophy of Law, New Heaven: Yale University Press,1995.

Ridwan, Fikih Politik Gagasan, Harapan, dan kenyataan, cet. Ke 1 Jakarta: Amzah, 2020.

Romli, SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999

Saebani, Ahmad, Fiqh Siyasah, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Sayuna, Inche Harmonisasi dan Harmonisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan SKMHT Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Siahan, Maruarar, Hukuum Acaraa Mahkamah Kosntitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010.

Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Sumantri, Sri, Hukum Uji Materiel, Bandung: Alumni, 1997.

Taj, Abdurrahman, al-Siyasah al-Syar’iyah wa-al-Fiqh al-Islami, Mesir: Mathba’ah Daar al-Ta’lif, 1993.

Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda. Teori Hukum dan Konstitusi. Ed. 3. Cet. 11. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Wargakusumah, Moh. Hasan, dan Novianti, Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional Studi di Provinsi Bali, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

Zoelva, Hamdan, Mengawal Konstitusi dan Konstitualisme, Jakarta: Konstitusi Press, 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Repubik Iindonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ketetapan Nomor 131/PUU-XII/2014.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 73/PUU-XIV/2016.

Azhar, Hanif, “Jaksa Agung dalam perspektif fikih siyasah”, Cendekia: Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 1, Juni 2015.

Baihaki, Muhammad Reza, “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka Open Legal Policy Masa Jabatan Hakim Konstitusi”, Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020.

Faiz, Pan Mohamad, “A Critical Analysis of Judicial Appointmen Proses and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia”, Hassanuddin Law Review, II, 2, Agustus, 2016.

Hantoro, Novianto Murti, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, Negara Hukum: Vol. 11, No. 2, November 2020.

Harijanti, Susi Dwi, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”, IUS QUIA IUSTUM, Volume 21, Nomor 4, 2014,

Maulidi, Mohammad Agus “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24, Oktober 2017.

Rochim, Risky Dian Novita Rahayu, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Setiadi, Wacipto Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturaturan Perundang-Undangan, Jurnal Legeslatif Indonesia vol. 4 No. 2. Juni 2007.

Sutiyoso, Bambang, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010